• Mei 25, 2024

Pertamina Terima Dana Kompensasi Penyaluran BBM Subsidi Rp 43,52 Triliun

Selain PT PLN (Persero), pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah membayarkan dana kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Dana kompensasi dari pemerintah ke Pertamina ini untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) selama 2023.

Dana kompensasi ini diberi untuk menutupi kekurangan penerimaan imbas penetapan harga jual eceran Macam BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Macam BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite selama tahun 2023.

Total dana kompensasi yang diterima Pertamina menempuh Rp 43,52 triliun (termasuk pajak) atau Rp 39,20 triliun (tak termasuk pajak).

Dana ini akan dipakai untuk menjaga kelancaran spaceman slot layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung modal kerja, dan membetulkan rasio keuangan perusahaan.

Besaran nilai kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kesibukan penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite hal yang demikian nilainya telah direviu oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengungkapkan bahwa Pemerintah lewat Kementerian Keuangan telah menuntaskan pembayaran kompensasi BBM 2023.

\\”Kami benar-benar mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah secara khusus Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada Perseroan dengan mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada Triwulan IV 2023,\\” terang Nicke dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5/2024).

\\”Dana kompensasi telah masuk kas perseroan dan ini ialah wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi serta mendukung working capital dan juga membetulkan rasio-rasio keuangan perusahaan,\\” ujarnya.

Nicke juga memberi tahu apresiasinya atas dukungan penuh pemerintah kepada Pertamina dalam menjaga keberlangsungan pendistribusian BBM, termasuk mengerjakan program BBM Satu Harga.

Pertamina mengapresiasi pemerintah yang terus melindungi energi beli masyarakat dengan menyediakan BBM Bersubsidi, ialah JBT Solar dan JBKP Pertalite.

Pengaplikasian BBM secara Bijaksana

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi secara arif dan mulai mengkonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai salah satu wujud dukungan masyarakat kepada Pemerintah.

Di tengah situasi geopolitik dunia yang tak menentu dan tekanan kepada mata uang rupiah seperti ketika ini, maka dibutuhkan penggunaan BBM secara arif dan penyaluran BBM yang ideal target sehingga akan menolong Pemerintah dalam mengelola devisa dan anggaran negara.

Pertamina, lanjut Nicke, juga akan terus berusaha agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang memiliki hak.

Upaya-upaya hal yang demikian antara lain, pertama, Pertamina mengaplikasikan teknologi info untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk menetapkan konsumen yang membeli ialah masyarakat yang memiliki hak.

Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor segera dari command center Pertamina.

Melalui cara ini, data transaksi tak wajar seperti pengisian di atas 200 liter Solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM PSO kepada kendaraan yang tak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor segera oleh Pertamina.

Semenjak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai Triwulan I 2024, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 281 juta atau sekitar Rp 4,4 trilliun.